JAKARTA UTARA, Keluhan masyarakat terkait polusi debu di kawasan Kawasan Berikat Nusantara (KCN) Marunda, Jakarta Utara, kembali menjadi sorotan. Kondisi debu yang disebut warga semakin parah memunculkan desakan agar Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi, Jumat (18/9/2026). 

Debu yang beterbangan di sekitar kawasan aktivitas industri dan jalur kendaraan berat dikhawatirkan mengganggu kenyamanan masyarakat serta kualitas lingkungan. Warga meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi melakukan pengecekan langsung untuk mengetahui kondisi faktual di lapangan.

Sidak dinilai penting untuk memastikan sumber debu, tingkat pencemaran, serta langkah pengendalian yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pemeriksaan juga diharapkan dapat mencakup aktivitas bongkar muat, pergerakan kendaraan berat, kondisi jalan, hingga sistem pengendalian debu di area kegiatan.

“Kalau kondisi debu memang semakin parah, kami berharap Pemkot Jakarta Utara segera turun ke lapangan. Jangan menunggu kondisi semakin mengganggu masyarakat,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Sorotan juga mengarah pada perlunya pengawasan terhadap penerapan standar pengendalian pencemaran udara dan lingkungan di kawasan tersebut. Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai hasil pemeriksaan apabila sidak benar-benar dilakukan.

Selain Pemkot Jakarta Utara, instansi teknis terkait juga diharapkan ikut melakukan pengawasan sesuai kewenangannya. Apabila ditemukan pelanggaran, masyarakat meminta agar diberikan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, diperlukan klarifikasi dari pihak pengelola KCN maupun instansi terkait mengenai penyebab meningkatnya debu dan langkah konkret yang telah dilakukan untuk mengendalikannya.

Masyarakat kini menunggu langkah nyata pemerintah. Sidak ke lokasi menjadi penting untuk memastikan apakah keluhan mengenai debu tersebut sesuai dengan kondisi faktual di lapangan sekaligus menentukan langkah penanganan yang diperlukan.

(Ahm)