Surabaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, meninjau langsung pelaksanaan program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Kecamatan Tambaksari, Surabaya pada Selasa (28/7).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mengawal salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.

Digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) menjadi langkah penting pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan kepada masyarakat. 

Melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi data lintas kementerian serta lembaga, pemerintah ingin memastikan bantuan diterima oleh warga yang benar-benar berhak, sekaligus mencegah penerima yang tidak memenuhi syarat.

Menurut Qodari, besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar Rp1.300 triliun atau hampir 30 persen dari APBN harus diiringi dengan sistem yang mampu menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.

"Kami datang ke Surabaya untuk melihat secara langsung program strategis pemerintah Presiden Prabowo, yaitu Digitalisasi Bansos. Program ini ditujukan agar anggaran perlindungan sosial yang sangat besar benar-benar menjangkau sasaran secara tepat dan adil. Yang berhak menerima harus menerima, sementara yang tidak memenuhi syarat tidak mendapatkan bantuan," kata Qodari, dalam keterangannya, Rabu (29/7).

Ia menjelaskan, selama ini penyaluran bantuan sosial masih menghadapi berbagai persoalan. Masih ada warga yang tidak berhak tetapi tercatat sebagai penerima bantuan, sementara sebagian masyarakat yang layak justru belum terdata.

Karena itu, digitalisasi menjadi solusi agar proses pendataan dan penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data yang objektif.

Dalam kunjungannya, Qodari juga memperoleh penjelasan mengenai implementasi program dari Kementerian Komunikasi dan Digital serta Pemerintah Kota Surabaya. 

Ia mengapresiasi kolaborasi berbagai perangkat daerah yang dinilai membuat proses pendataan berjalan cepat. 

Hingga 28 Juli 2026, Kota Surabaya menjadi daerah dengan capaian pendataan tertinggi, yakni mencapai 99,82 persen dari total 1.001.688 jumlah Kartu Keluarga (KK).

"Kami melihat pelaksanaannya sudah hampir selesai. Insyaallah satu sampai dua hari lagi seluruh kepala keluarga di Surabaya sudah terdaftar. Yang juga menarik adalah kolaborasi antardinas dengan kecamatan yang berjalan sangat baik sehingga program ini dapat dilaksanakan secara efektif," ujarnya.

Dari pendataan tersebut, hasilnya terdapat sekitar 25 ribu KK yang selama ini sebenarnya tidak berhak mendapat bansos. Selain itu, juga berhasil menjaring sekitar 51 ribu KK baru yang berhak menerima bansos.

“Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK yang selama ini harusnya dapat bansos tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos,” tegasnya

Qodari meyakini sistem digital tersebut akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial.