Jakarta – Media Budaya Indonesia mengeluarkan imbauan kepada seluruh instansi pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, maupun lembaga swasta agar lebih teliti dalam menerima kedatangan seseorang yang mengaku sebagai wartawan dari Media Budaya Indonesia, Minggu (12/7/2026). 

Pimpinan Redaksi Media Budaya Indonesia menegaskan bahwa setiap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik wajib terdaftar di dalam box redaksi, memiliki kartu pers yang masih berlaku, serta dilengkapi surat tugas resmi dari redaksi.

Apabila terdapat seseorang yang mengatasnamakan wartawan Media Budaya Indonesia namun tidak tercantum dalam box redaksi, maka instansi diminta untuk tidak memberikan pelayanan sebagai wartawan dan segera melakukan konfirmasi kepada redaksi.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan nama media oleh oknum yang tidak bertanggung jawab serta menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap dunia pers.

"Kami mengimbau seluruh instansi pemerintah, TNI, Polri, maupun masyarakat agar selalu melakukan verifikasi identitas wartawan sebelum memberikan informasi atau pelayanan.

Jika identitasnya tidak terdaftar di box redaksi, dapat dipastikan orang tersebut bukan wartawan kami," tegas Pimpinan Redaksi Media Budaya Indonesia.
Media Budaya Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.

Melalui imbauan ini, Media Budaya Indonesia berharap sinergi antara insan pers, pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik, sekaligus mencegah munculnya oknum yang mencatut nama media demi kepentingan pribadi.

(Ahm)