Jakarta Utara , Media Budaya Indonesia.Com – Dalam upaya mendukung program nasional swasembada pangan, Polsek Koja bersama unsur Muspika dan masyarakat melaksanakan kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II, Kamis (5/6/2025), yang terhubung langsung melalui Zoom Meeting bersama Mabes Polri.

Acara panen raya ini digelar di lahan milik warga, Ibu Maria, yang berlokasi di Jalan Inspeksi Kali Betik RT 13/07, Tanah Merah, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sekitar 50 peserta hadir dalam kegiatan yang berlangsung dengan suasana kebersamaan dan penuh semangat gotong royong.

Panen raya ini dihadiri oleh berbagai elemen, antara lain Kapolsek Koja, Kompol Dr. Andry Suharto, SH, MH, Camat Koja, Samsu Rizal Kadafi, MAP, Lurah Tugu Selatan, dan Ibu Yuyun, Jajaran Polsek Koja, Satpol PP, RT/RW, serta perwakilan masyarakat sekitar. 

Dalam sambutannya, Camat Koja menyampaikan apresiasi atas sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal. Hal senada juga diungkapkan oleh Kapolsek Koja, yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung program pemerintah demi kedaulatan pangan nasional.

Panen jagung dilakukan secara simbolis oleh Camat Koja, Kapolsek Koja, Lurah Tugu Selatan, dan tokoh masyarakat setempat. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya ketahanan pangan bergizi di tengah tantangan ekonomi dan iklim yang kian kompleks.

Tak hanya sebatas seremoni, kegiatan ini menunjukkan komitmen nyata dari jajaran Polsek Koja dalam mendukung program-program pembangunan berbasis masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan pangan.

Kegiatan Zoom Meeting yang dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 10.45 WIB berlangsung tertib dan lancar. Seluruh rangkaian acara panen raya pun berjalan aman, tertib, dan kondusif berkat koordinasi yang baik antar semua pihak.

Antusiasme warga terlihat tinggi. Banyak yang berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan diperluas ke wilayah lain. Program swasembada pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku utama.

(NK)